Hubungan Sukarno dengan Cina dan Uni Soviet: Diplomasi, Ideologi, dan Pengaruh Global

Sejarah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno penuh dengan dinamika politik yang mencerminkan pergolakan internasional pada era Perang Dingin. Sukarno, sebagai pemimpin yang visioner dan karismatik, memainkan peran penting dalam membentuk arah politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan dua kekuatan besar dunia saat itu: Cina dan Uni Soviet. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai hubungan Sukarno dengan kedua negara ini, mencakup aspek diplomasi, ideologi, serta pengaruh mereka terhadap kebijakan dan perkembangan Indonesia.



 Latar Belakang Diplomasi Sukarno

Sebagai pemimpin yang baru merdeka, Sukarno berusaha membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berpengaruh di panggung internasional. Visi Sukarno tercermin dalam kebijakan luar negerinya yang dikenal dengan politik "Bebas Aktif", yang berarti Indonesia tidak berpihak pada blok Barat atau Timur, tetapi aktif dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan mendukung dekolonisasi serta kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika.



Hubungan dengan Cina



Awal Hubungan dan Penguatan Ties Bilateral


Hubungan Indonesia dengan Cina mulai terbentuk sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia dan Cina secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Sukarno melihat Cina sebagai mitra strategis yang dapat membantu memperkuat posisi Indonesia di Asia serta mendukung perjuangan anti-kolonialisme. Pada tahun 1955, Konferensi Asia-Afrika di Bandung menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan kedua negara, di mana Cina dan Indonesia berdiri bersama dalam mempromosikan solidaritas Asia-Afrika.



Dukungan Ideologis dan Ekonomi

Cina, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, melihat Indonesia sebagai sekutu potensial dalam menyebarkan pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Dukungan Cina terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan bilateral ini. Cina memberikan dukungan moral dan materiil kepada PKI, yang pada saat itu menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia.


Di sisi ekonomi, Cina juga berperan dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Bantuan teknis dan ekonomi dari Cina membantu Indonesia dalam berbagai proyek pembangunan. Misalnya, Cina membantu dalam pembangunan proyek-proyek strategis seperti Monumen Nasional (Monas) dan Stadion Gelora Bung Karno.



Dinamika Politik dalam Negeri

Namun, hubungan ini tidak tanpa masalah. Keberadaan komunitas Tionghoa di Indonesia menjadi isu sensitif. Ketegangan etnis dan politik sering kali mewarnai hubungan antara Indonesia dan Cina, terutama terkait dengan pengaruh PKI. Sukarno berusaha menyeimbangkan hubungan ini dengan menjaga stabilitas politik dalam negeri, namun semakin meningkatnya pengaruh PKI dan dukungan Cina terhadap mereka memicu ketegangan dengan militer dan kelompok anti-komunis di Indonesia.



Hubungan dengan Uni Soviet



Awal Mula dan Penguatan Hubungan


Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet dimulai pada awal 1950-an, dengan penandatanganan perjanjian perdagangan antara kedua negara pada tahun 1953. Sukarno melihat Uni Soviet sebagai mitra yang dapat membantu Indonesia mengembangkan kapasitas militernya serta mendukung pembangunan ekonomi.



Bantuan Militer dan Ekonomi

Uni Soviet menjadi salah satu pemasok utama peralatan militer untuk Indonesia. Pada tahun 1961, Sukarno mengumumkan rencana untuk membentuk "Trikora" (Tri Komando Rakyat) guna merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Uni Soviet memberikan dukungan militer yang signifikan, termasuk pesawat tempur, kapal selam, dan senjata lainnya, yang memperkuat angkatan bersenjata Indonesia.


Selain bantuan militer, Uni Soviet juga memberikan bantuan ekonomi dan teknis untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia. Uni Soviet membantu dalam pembangunan pabrik baja di Cilegon, serta proyek-proyek infrastruktur lainnya. Bantuan ini membantu Indonesia dalam upaya modernisasi dan industrialisasi.



Hubungan Ideologis

Secara ideologis, Sukarno merasa dekat dengan Uni Soviet dalam hal anti-imperialisme dan perjuangan melawan kolonialisme. Sukarno mengagumi model pembangunan Soviet dan melihatnya sebagai contoh yang dapat diadaptasi untuk Indonesia. Meskipun Indonesia tidak secara resmi menjadi negara komunis, pengaruh ideologi sosialisme dan komunisme cukup kuat dalam kebijakan Sukarno.



Pengaruh dan Dampak Hubungan dengan Cina dan Uni Soviet


Hubungan Sukarno dengan Cina dan Uni Soviet memiliki dampak besar terhadap politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri Indonesia. Dukungan dari kedua negara ini membantu Sukarno memperkuat posisinya di dalam negeri dan di kancah internasional. Namun, hubungan ini juga menimbulkan ketegangan dengan kelompok anti-komunis dan militer di Indonesia.



Puncak Ketegangan dan Kejatuhan Sukarno

Ketegangan memuncak pada tahun 1965, dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S) yang diikuti oleh pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Militer, di bawah pimpinan Jenderal Suharto, mengambil alih kekuasaan dan menghentikan pengaruh komunis di Indonesia. Dukungan Cina dan Uni Soviet terhadap PKI menjadi salah satu alasan utama yang digunakan untuk melegitimasi tindakan militer.


Setelah kejatuhan Sukarno, hubungan Indonesia dengan Cina dan Uni Soviet mengalami perubahan drastis. Pemerintahan Orde Baru di bawah Suharto mengambil sikap anti-komunis yang tegas dan beralih ke blok Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk dukungan ekonomi dan militer.



Kesimpulan

Hubungan Sukarno dengan Cina dan Uni Soviet mencerminkan strategi diplomasi yang kompleks di era Perang Dingin. Sukarno berusaha memanfaatkan dukungan dari kedua negara tersebut untuk memperkuat posisi Indonesia baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Namun, hubungan ini juga membawa konsekuensi yang signifikan, termasuk ketegangan politik dan perubahan dramatis setelah kejatuhan Sukarno.


Melalui hubungan dengan Cina dan Uni Soviet, Sukarno berupaya membangun Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berpengaruh di dunia. Meskipun akhirnya politik luar negeri Sukarno mengalami perubahan besar setelah 1965, warisan diplomasi dan visinya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.